Jakarta | Asosiasi Kepala Desa di seluruh Indonesia (AKSI), APDESI, Desa Bersatu, dan Pabdsi menggelar rapat koordinasi penting guna membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci ini menandai komitmen bersama untuk menyempurnakan regulasi yang mengatur pemerintahan desa.
Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, bersama Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya; Ketua Umum Desa Bersatu, M. Asrianas; dan Ketua Umum Pabdsi, Feri Radiansyah, memimpin diskusi intensif.
Kehadiran perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semakin memperkuat kolaborasi antar pihak.
Jenderal Purnawirawan M. Tito Karnavian, Dirjen Kemendagri Laode Ahmad, dan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir turut serta memberikan masukan dan arahan yang berharga.
RPP UUD Nomor 3 Tahun 2024 ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Perubahan yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan desa, serta memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional.
Diskusi difokuskan pada beberapa poin krusial, termasuk alokasi anggaran, kewenangan desa, serta mekanisme pengawasan.
Para peserta rapat sepakat untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi guna menghasilkan RPP yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.
Harapannya, RPP ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis.
Proses penyusunan RPP ini akan terus melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa di seluruh Indonesia, untuk memastikan regulasi yang dihasilkan truly reflects the needs and aspirations of the village communities.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa.
Komitmen bersama untuk terus berdialog dan berkolaborasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, dimulai dari desa.
Diterbitkan Oleh: Komunitas AKSI
